Tiga Kesalahan Lembaga Survei di Pilkada DKI

Hasil penghitungan cepat (quick count) Pilkada DKI Jakarta, menempatkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di peringkat teratas.

Hasil itu berbanding terbalik dengan hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga sebelumnya, yang menjagokan pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara).

"Kemenangan Jokowi-Ahok fenomenal, karena tidak satu pun lembaga survei yang bisa memprediksi atau memotret begitu kuatnya dukungan masyarakat
terhadap Jokowi-Ahok," ujar Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Toto Sugiarto, di Galeri Cafe, Jakarta, Minggu (15/7/2012).

Menurut Toto, setidaknya terdapat tiga kesalahan lembaga survei, sehingga sinyal rakyat tidak terdeteksi, dan angin perubahan tidak tertangkap.

Toto mengatakan, kesalahan pertama lembaga survei adalah salah potret, sehingga tidak mendeteksi kantong-kantong suara.

Salah potret juga terkait pemilihan orang yang disurvei. Para lembaga survei sebagian besar memilih ibu rumah tangga sebagai target survei, karena paling mudah dijangkau.

Kemudian, lembaga survei tidak menangkap pemilih pemula. Padahal, data statistik menyebutkan, jumlah komposisi pemilih pemula sangat besar.

"Survei biasanya dilakukan di hari kerja dan sekolah, di mana sangat besar kemungkinan pemilih pemula sedang kuliah dan sekolah," jelas Toto.

Kesalahan kedua, lanjutnya, besarnya wilayah Jakarta, dengan jumlah massa mengambang (swing voters) yang sangat besar ketimbang daerah lain.
Sehingga, saat disurvei umumnya massa mengambang akan menjawab ragu-ragu atau tidak tahu. Namun, saat di bilik suara mereka sudah punya pilihan.

"Di DKI, massa mengambang semakin besar. Sebagian besar warga DKI tidak
mengidentifikasikan dirinya pada salah satu partai atau kandidat tertentu. Dalam waktu beberapa jam saja bisa berubah," tutur Toto.

Kesalahan terakhir, ungkap Toto, adanya konflik kepentingan pada lembaga survei, karena mereka juga merangkap sebagai konsultan politik salah satu calon. Itu membuat hasil survei tidak objektif.

"Pertanyaannya tendensius dan membuat orang yang ditanya secara tidak sadar menjawab sesuai yang diinginkan surveyor," cetusnya.

Toto mengungkapkan, sebenarnya tidak masalah bila lembaga survei merangkap konsultan politik. Asal, hasil survei tidak dirilis ke media

Posted in: berita nasional