Berita Anak Medan - Disadari atau tidak kisruh antara sejumlah pemain nasional dengan pelatih Wim Risjbergen sudah tidak bisa dikatakan murni sebagai persoalan olahraga dan apalagi masalah psikologis semata.
Kisruh pemain versus pelatih nasional tidak berdiri sendiri. Setiap kisruh dalam tubuh PSSI sejak 1975, tidak lepas dari persoalan politik yang ada di Tanah Air. Jadi kandungan politik dalam setiap kegiatan PSSI sudah mentradisi di tubuh organisasi tunggal olahraga sepakbola nasional itu selama hampir empat puluh tahun.
Diakui atau tidak, semenjak politik menjadi salah satu kandungan dalam tubuh PSSI, semenjak itulah prestasi Indonesia di dunia sepakbola terus mengalami penurunan. Ironisnya, penyebab penurunan ini, tidak pernah dikaji melalui kacata mata yang obyektif. Sehingga setiap usaha untuk meningkatkan prestasi sepakbola nasional, terus menuai kegagalan.
Masalahnya karena ‘penyakit’ yang ada dalam tubuh PSSI dan tim nasional didiagnosa oleh dokter yang bukan ahlinya. Terapi pun keliru. Padahal hingga awal 1970-an, prestasi Indonesia di dunia sepakbola relatif masih sangat baik.
Sepakbola Indonesia termasuk yang paling disegani kalau tidak bisa dikatakan ditakuti di Asia. Hingga awal 1970-an, hanya Birma (sekarang Myanmar) satu-satunya negara di Asia yang bisa mengimbangi kekuatan tim Indonesia. Tim nasional Indonesia bukan saja disegani oleh lawan-lawan saat bermain di kandang lawan, tetapi lebih ditakuti lagi bila bermain di kandang sendiri.
Penyebabnya antara lain karena dukungan penonton fanatik Indonesia yang bisa mencapai 120.000 orang di Stadion Utama Senayan yang demikian kuat. Sehingga lawan-lawan main pun kalau tidak kuat mental, sudah kalah sebelum bertanding.
Dan yang membuat nama Indonesia harum di forum internasional adalah sikap dan prilaku penonton Indonesia yang sangat sportif. Di forum nasional menonton pertandingan yang diikuti oleh tim nasional, merupakan selingan dan hiburan paling berharga.
Itulah mungkin yang bisa disebut masa jayanya PSSI dan kesebelasan nasional Indonesia. Pada masa jaya itu PSSI yang dipimpin Kosasih Purwanegara, memiliki kesebelasan nasional yang setiap tahun membawa pulang gelar dari kejuaraan tingkat Asia.
Memang ketika itu, sepakbola Asia masih bisa dikatakan belum bangkit. Raksasa-raksasa sepakbola Asia saat ini, seperti Jepang, Kore Selatan dan China, bahkan Australia, belumlah sekuat seperti periode sekarang. Apalagi kesebelasan dari Timur Tengah (Irak dan Arab Saudi) dan Persia (Iran). Di negara-negara Islam itu, sepakbola bola belum cukup dikenal.
Bahkan ketika Arab Saudi membangun stadion dengan menggunakan karpet sebagai pengganti rumput hijau, kemudian menyewa pelatih asal Brasil, kabar itu ditanggapi secara jenaka di Indonesia. Ada asumsi, tidak mungkin pemain Arab akan bisa berprestasi di sepakbola, jika mereka berlatih dan bermain di rumput sintetis.
Pelatih sehebat apapun yang melatih pesepakbola Arab Saudi, tak bakal bisa mengalahkan kesebelasan Indonesia. Demikian bagusnya prestasi sepakbola nasional Indonesia pada era itu, membuat banyak klub-klub bola Eropa dan Amerika Latin, tidak putus-putusnya berdatangan ke Jakarta. Baik untuk pertandingan persahabatan atau eksibisi di Stadion Utama Nasional Bung Karno.
Tercatat klub-klub raksasa yang pernah menjajal rumput Senayan seperti Ajax dan Fejenoord dari Belanda, Benfica dari Portugal dan Santos dari Brasil. Pemain-pemain dunia yang datang ke Indonesia pada waktu itu seperti pemain legendaris Johan Cruyff (Belanda), Eusebio (Portugal) dan Pele (Brazil).
Selain Cruyff yang satu angkatan dengan pelatih nasional saat ini Wim Rijsbergen, pemain Belanda yang cukup kondang seperti Johan Nyskeens dan Johny Repp juga datang ke Indonesia.
Yang membuat publik Indonesia bangga dan mencintai permain-pemain nasional pada waktu itu seperti Jacob Sihasale (ayahnya sutradara Arie Sihasale), Sutjipto, Djunaedi Abdillah, Iswadi, Abdul Kadir, Ronny Pattinasarani, Anjas Asmara, Judo Hadianto dan Ronny Paslah, karena pemain-pemain nasional itu benar-benar "hanya fokus" pada sepakbola. Pelatih-pelatih nasional seperti Djamiat Dahlar, Endang Witarsa termasuk Tonny Poganic pun, cukup disegani oleh para pemain termasuk para pengurus PSSI.
Persoalan politik di PSSI menajam dan mencapai klimaksnya pada awal 2011. Ketika terjadi perebutan jabatan atau pelengseran Ketua Umum PSSI Nurdin Halid. Sementara politisasi di PSSI dimulai sejak 1975.
Entah siapa yang mengilhaminya, tetapi pada 1975 itu, tiba-tiba Brigjen Bardosono menjadi Ketua Umum PSSI. Bardosono menggantikan Kosasih Purwanegara, seorang teknokrat sipil yang berprofesi sebagai pengacara.
Bardosono hanya dua tahun memimpin PSSI. Namun selama dua tahun itu cukup banyak kebijakan kontroversi yang dibuat oleh Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan (Sesdalopbang) itu.
Bardosono ketika itu dikesankan atau mengesankan diri sebagai orang kepercayaan Presiden Soeharto. Sebab kantornya Sesdalopbang di Bina Graha pun, berdempeten dengan Soeharto. Tidak heran kalau ada yang bisa bertemu dengan Ketum PSSI di Bina Graha sudah dikesankan baru saja bertemu dengan Presiden Soeharto. Itulah salah satu bentuk politisasi sepakbola di Indonesia.
Bardosono juga pernah memperkenalkan "juara bersama", ketika final PSSI mempertemukan kesebelasan PSMS Medan dan Persija Jakarta. Akibatnya banyak yang mentertawakan keputusan itu. Inilah bentuk lain dari politisasi dalam sepabola Indonesia.
Kekuatan Bardosono berakhir, ketika Indonesia gagal dalam turnamen Pra Piala Dunia yang digelar di Singapura pada 1976. Saat itu tim Indonesia dilatih Woel Coerver (Belanda). Indonesia berturut-turut dipecundangi oleh Hong Kong dan Singapura, dua kesebelasan yang tidak pernah diperhitungkan pada era itu di Asia.
Yang lebih mengejutkan, dalam kekalahan tim nasional itu, merebak skandal suap. Berakibat antara lain dipulangkannya penyerang tengah Iswadi Idris ke Jakarta pada saat pertandingan penyisihan belum selesai. Belakangan beredar isu, tim Indonesia sengaja mengalah supaya ada alasan untuk mendongkel Bardosono.
Nasib Bardosono mirip dengan Nurdin Halid. Sebab setelah kegagalan di Pra Piala Dunia Singapura kemudian muncul lobi untuk menggusurnya. Tokoh yang diusung adalah Ali Sadikin. Dengan mudahnya Bardosono digantikan Sadikin, yang saat itu baru beberapa bulan dipecat sebagai Gubernur DKI gara-gara partai penguasa Golkar dalam Pemilu 1977, menderita kekalahan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Praktis semenjak Sadikin, diikuti Sjarnoebi Said (pemilik Mitsubishi-Kramayudha Tiga Berlian), Marsekal Kardono (Dirjen Perhubungan Udara dan pernah menjadi Sekrertaris Militer Presiden) hingga Azwar Anas (Menteri Perhubungan), prestasi PSSI terus melorot. Sebab figur-figur yang hadir di PSSI lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik.
Situasi yang sama terus berlanjut ketika Agum Gumelar, mantan Danjen Kopassus kemudian Menhub dan care taker Menko Polkam, menukangi PSSI (1999 - 2003). Pertanyaan lanjutan, apakah di bawah Djohan Arifin, PSSI bisa keluar dari guncangan politik atau politisasi? Semoga
11:34 AM
Blog
