Tuesday, August 16, 2011

Nazaruddin Simbol Mafia Anggaran

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sedikitnya Rp6,037 triliun proyek negara tersebar di berbagai kementerian yang diduga melibatkan Nazaruddin. Dia tak mungkin bekerja sendirian untuk mengeruk dana triliunan rupiah itu. Karenanya muncul desakan pola penganggaran harus diubah.
Pada 16 Agustus 2011 lusa, Presiden SBY akan membacakan nota keuangan Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) 2012 dalam pidato kenegaraan di hadapan DPR RI. Biasanya, kesempatan itu dapat diketahui pos anggaran setiap kementerian dan lembaga negara. Termasuk anggaran untuk daerah.
Momentum itu bertepatan dengan skandal dugaan korupsi anggaran negara yang melibatkan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang baru saja tiba dari penangkapannya di Kolombia. Kesempatan ini seharusnya dijadikan momentum untuk melakukan perubahan politik anggaran yang tidak bocor dan sepenuhnya untuk kepentingan publik.
Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menegaskan agar kasus yang menyeret bekas politikus Partai Demokrat menjadi momentum bersih-bersih anggaran dari hulu hingga hilir. "Perampokan anggaran negara ini melibatkan tiga pilar yakni legislatif, eksekutif dan pengusaha," ujarnya saat dihubungi INILAH.COM di Jakarta, Minggu (14/8/2011).
Dia menyebutkan praktik mafia anggaran harus dibersihkan dari hulu hingga hilir. Dia menyebutkan, yang pertama kali harus dibersihkan adalah dari partai politik. "Dana partai politik harus diperjelas dari mana sumbernya. Karena selama ini tidak jelas, maka elit partai mencari uang lewat APBN," katanya.
Langkah berikutnya, sambung Uchok, DPR harus melakukan pembenahan. Hak budget yang selama ini melekat pada DPR jangan hanya menjadi cek kosong. "Karena draf anggaran sepenuhnya dari pemerintah. DPR hanya mengiyakan atau menolak. Namun praktiknya, anggaran dinegosiasikan sehingga menjadi proyek anggota DPR," tambahnya.
Terkait penangkapan Nazaruddin, Uchok berharap agar Nazaruddin tetap bernyanyi ke publik terkait praktik mafia anggaran di DPR. Dia menegaskan tidak menjadi penting berapa tahun Nazaruddin ditahan, namun yang terpenting dapat mengungkap modus operandinya. "Modus operandi harus bisa diungkap. Ini untuk pembelajaran bagi semuanya," pintanya.
Sementara terpisah mantan anggota Badan Anggaran DPR Periode 2004-2009 Ramson Siagian menyebutkan untuk menyudahi praktik mafia anggaran harus dilakukan secara komprehensif. "Anggaran pendidikan partai politik harus ditingkatkan secara sginifikan. Sehingga partai politik punya sumber dana yang legal dari negara. Tidak lagi tergantung dari sumbangan kader tertentu," ujarnya.
Dia menyebutkan, hak konstituisonal DPR seperti hak budgeting tidak bisa dihilangkan dari DPR kendati dalam praktiknya Badan Anggaran kerap melakukan transaksi di bawah meja. "Yang terpenting harus ada political will dari pimpinan partai politik untuk melakukan pembenahan khususnya dalam soal anggaran," tegasnya.

0 komentar:

Post a Comment

Lowongan kerja Medan 2012 :

 
Design by blogger Themes | Bloggerized by agroy - Berita anak medan | Best By blogger